Opini

Kemenag: Menata Kehidupan yang Damai dan Toleran Lewat Moderasi Beragama

Balitbang Diklat Kementerian Agama RI mengadakan Master Of Training Penguatan Moderasi Beragama (MOT PMB). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang mengamanatkan penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengatakan, Balitbang Diklat Kementerian Agama, melahirkan gagasan penguatan Moderasi Beragama (MB) berdasarkan riset yang luar biasa, Moderasi beragama ini bukan moderasi agama, bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi cara beragamanya yang dijalantengahkan.

“Perkembangan kehidupan umat beragama saat ini dipengaruhi oleh faktor lokal dan global. Pasca reformasi, kita bisa merasakan betapa bangsa Indonesia ini, khususnya umat beragama, memiliki berbagai dinamika dalam menjalankan kehidupan beragama tersebut,” ujar Abu Rokhmad, Jumat (8/12/2023).

Menurutnya, dengan adanya kasus-kasus intoleransi, hal itu sangat mengganggu masa depan kehidupan bangsa Indonesia ini. Namun demikian, dia meyakini gagasan tentang MB ini, merupakan gagasan yang ada disetiap umat beragama. Dengan menjalankan agama secara moderat tidak ekstem kiri atau kanan.

Dia berharap, seluruh Kementerian dan lembaga diluar Kemenag agar menjadi bagian penting dari upaya Kemenag untuk melakukan penguatan MB.

“Dalam konteks pemerintahan, kami meyakini bahwa MB merupakan public policy yang diambil oleh pemerintah, dalam rangka menata dan mengelola kehidupan umat beragama yang lebih damai dan toleran,” ucapnya.

Sementara untuk kampus, MB ini menjadi diskursus, kajian, wacana, pemikiran dan seterusnya. Bagi kita yang berada di pemerintahan sebagai suatu kebijakan publik, kami merasakan bahwa kebijakan ini sangat strategis.

“Pemerintah mengambil jalan dan pendekatan yang soft approach untuk pengelolaan kehidupan umat beragama yang multikultur, multiagama, dan multietnis. Dengan pendekatan MB, maka demokrasi tetap bisa berjalan, umat beragama bisa menjalankan kehidupan beragamanya, dan pemerintah bisa menjalankan agenda pembangunannya secara kontinyu,” terangnya.

Terakhir, Abu Rokhmad meyakini para peserta pelatihan ini memiliki sutut pandang dan perspektif yang berbeda tentang MB ini. Tetapi, sebagai suatu kebijakan publik, MB yang luar biasa ini, diolah dengan berbagai macam teori dan pendekatan.

“Sehingga, moderasi beragama menjadi bagian dari pengelolaan kehidupan umat beragama, agar agama betul-betul menjadi inspirasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama RI Suyitno menambahkan, pelatihan ini dinamakan master, diharapkan para peserta menjadi peserta pelatihan ini diharapkan menjadi masternya penguatan MB di setiap kementerian dan lembaganya masing-masing.

Program MB ini, kata Suyitno, sejalan dengan milestone, peta jalan penguatan Moderasi Beragama di Kementerian Agama, dan pasca training ini, nantinya akan banyak diskusi termasuk me-follow up dengan terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) Penguatan MB.

“Bapak dan ibu yang terlibat aktif pada pelatihan ini, diharapkan menjadi leading sector dan top player dalam konteks kebijakan penguatan moderasi beragama di masing-masing kementerian dan lembaga,” tutup Suyitno.(msar)

Tulisan Terkait