Nasional

Pilpres 2024 Satu Putaran Dinilai Dapat Hindari Polarisasi dan Hemat Keuangan Negara

Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran dinilai diperlukan guna menghindari polarisasi di masyarakat. Hal ini agar kejadian seperti pada 2014 dan 2019.

“GSP adalah gerakan yang menyebarkan gagasan Pilpres 2024 sekali putaran ke seluruh Indonesia. Adapun argumentasi Pilpres 2024 sekali putaran untuk hemat waktu,” kata Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M Qodari , dalam diskusi di Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2023).

Pilpres sekali putaran hemat waktu, lanjut Qodari, karena presiden dan wakil presiden terpilih sudah diketahui pada Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai Juni 2024.

Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024. Semua rencana kegiatan dan investasi ekonomi misalnya dapat segera diputuskan dan dilaksanakan.

“Kedua hemat biaya. Pilpres sekali putaran hemat biaya karena anggaran pilpres putaran dua, jika diselenggarakan, akan memakan biaya Rp17 triliun,” ujar Qodari.

Jika pilpres selesai dalam sekali putaran, anggaran ini akan kembali ke kas negara dan dapat digunakan untuk aneka kepentingan rakyat dan program pemerintah lainnya semisal subsidi pupuk, subsidi rumah sangat sederhana, subsidi transisi energi hijau, bantuan pangan dan tunai yang bersifat ad hoc, atau dialokasikan untuk APBN tahun berikutnya.

Ketiga, lanjut Qodari, agar kondisi di masyarakat lebih damai. Pilpres sekali putaran lebih damai karena polarisasi ekstrim seperti Pilpres 2014 dan 2019 serta Pilkada Jakarta 2017 berpotensi lahir kembali pada putaran kedua di saat paslon yang bertarung tinggal 2.

Polarisasi ekstrem pada saat ini belum terlalu muncul karena paslon masih ada 3. Namun kondisi akan berubah cepat pada putaran kedua karena akan tercipta kondisi head to head, zero sum game di antara dua kandidat tersisa.

Isu-isu primordial seperti ras dan agama akan muncul dan menimbulkan ketegangan yang bahkan mungkin lebih buruk dibanding Pilpres 2014 dan 2019.(msar)

Tulisan Terkait